KPU dan Pemilihan Kepala Daerah
Adlan Sanur Th
Pemilihan Kepala Daerah sudah semakin dekat. Tentu saja institusi yang akan banyak disorot oleh publik adalah penyelenggara pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebagiamana diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama-tama dan yang terutama adalah sebuah lembaga publik yang secara penuh mengabdi untuk kepentingan publik dalam konteks pemilu pasca orde baru.
Jadi, siapa pun, dari kalangan mana pun, atas kepentingan apa pun adalah merdeka dan sah-sah saja dalam menyoroti ataupun mengomentari kinerja KPU dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan atau pilkada.
Oleh karenanya tentu saja KPU pada batasan tertentu memang harus terbuka untuk diakses oleh publik dengan berbagai cara dan berbagai kepentingan oleh masyarakat.
Alasannya, inilah barangkali yang tepat disebut sebagai dimensi akuntabilitas KPU terhadap hak politik masyarakat. Atau paling tidak, untuk memberikan ruang yang cukup bagi apa yang di dalam prinsip demokrasi dikenal sebagai "hak masyarakat untuk tahu". Tentu saja, tidak setiap tanggapan publik terhadap kinerja KPU mesti ditakzimi dan dianggap can do no wrong. Apalagi, tanggapan publik itu lahir dari sebuah ketidakpahaman atau kerancuan perspektif.
Sebagai contoh, bila di dalam perjalanan tugasnya, banyak praktik prosedural yang ditempuh oleh KPU yang terkesan tidak efisien. Apalagi kalau kita jeli dan tidak gegabah dalam memaknai apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya tidak didesain untuk sebuah efisiensi, tapi untuk sebuah pertanggungjawaban!
Lagi pula, semua tahapan prosedural itu memang rohnya ada di dalam implementasi Undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu, bukan melulu terjebak di dalam diskursus demokrasi prosedural atau bukan.
Maka tentu saja ada paradigma yang harus dibangun dan dipahami, KPU hari ini bukanlah perpanjangan kepentingan kekuasaan seperti fungsi yang diperankan lembaga sejenis di zaman Orde Baru. Eksistensialitas KPU semata-mata tunduk pada amanat unang-undang untuk melayani pemenuhan hak politik rakyat yang tidak kurang dan tidak lebih.
Banyak kemudian rasa frustasi ditengah-tengah masyarakat akan ketidakpercayaan terhadap lembaga KPU (baca penyelenggara Pemilu) pada masa Orde Baru. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mau berpartsipasi politik dikarenakan sebahagiannya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu.
Namun sejalan dengan masuknya orde reformasi dimana sudah adanya keterbukaan dan independen maka KPU juga telah berbenah. Sudah barang tentu, KPU tidak akan mampu memuaskan seluruh kepentingan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, satu hal bisa dipastikan bahwa dengan idealisme, KPU akan senantiasa berjuang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu sebagai realisasi atau aktualisasi hak politik rakyat.
Hal ini tentu saja akan setiap saat selalu ditunggu oleh masyarakat akan keindependenan KPU serta selalu menjunjung nilai-nilai demokrasi. Masyarakat tentu ingin KPU jadi lembaga publik yang akan bersikap netral lebih-lebih dalam pemilu kepala Daerah yang sudah diambang pintu.
Tahapan dan persiapan seyogyanya sudah dilakukan. Semoga saja pemilihan kepala daerah baik bupati maupun walikota berjalan dengan lancar, aman dan sukses. *** Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Rabu, 10 November 2010
Artikel Kemiskinan Bukittinggi
Kemiskinan di kota Bukittinggi
Oleh: Adlan Sanur Th
Persoalan kemiskinan seringkali dijadikan sebagai kekuatan moral dan alat legitimasi bagi kaum mustad’afin yang tak mampu untuk bangkit dari ketertindasannya. Kadang kala si miskin menyerahkan dan menyalahkan sepenuhnya kepada Tuhan nasibnya menjadi miskin. Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial-budaya, marginalisasi dan eksploitasi dianggap hal sudah datang dari Allah. Hal ini bersandar pada rasionalisasi bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah menjadi taqdir Tuhan yang ditentukan sejak zaman Azali. Kemiskinan seseorang walaupun telah diusahakan kadang kala ditafsirkan sebagai intervensi Tuhan kepada manusia.
Memang pemahaman yang berlansung selama ini tentang teologi jabariyah telah membuat umat Islam menjadi stagnan dan tidak progresif, di mana akal dan kedaulatan manusia diletakkan dibawah teks dan kehendak Tuhan. Seolah-olah bahwa yang menjadikan seorang itu miskin adalah hak mutlak Tuhan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Seolah-olah manusia tidak bebas untuk menentukan pilihannya dalam hidup.
Kemiskinan memang telah menjadi issue yang sangat sering dibincangkan dan didiskusikan. Bahkan berbagai pihak termasuk pemerintah menititik beratkan programnya untuk meberantas kemiskinan tersebut. Tidak tanggung-tanggung di kota Bukittinggi sendiri Pemerintah Daerah sudah menaikkan anggaran untuk meningkatkan bantuan bagi masyarakat miskin perkotaan dengan berbagai kegiatan. BAZIS kota Bukittinggi juga mendapat suntikan dana untuk membantu pemberian modal bagi masyarakat miskin yang tersebar di berbagai kecamatan dari kelurahan yang ada di Bukittinggi.
Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Bukittinggi ini patut diapresiasi. Namun persoalannya kemudian sudah sampai mana penurunan angka garis kemiskinan yang terjadi baik dari segi kwalitas dan kwantitas orang miskin yang ada di kota Bukittinggi. Kondisi masyarakat yang tinggal dikota dimana semakin lama terpuruk dalam suasana kebodohan dan kemiskinan hendaknya tidak diperparah lagi dengan kegiatan yang berselubung kemiskinan tapi hanya seremonial belaka. Bahkan yang sangat merisaukan factor kemiskinan dijadikan modal untuk mencari kegiatan dengan melakukan pemberdayaan kemiskinan dengan berbagai pendekatan. Jangan-jangan yang ditakutkan APBD dianggarkan untuk orang miskin ternyata yang sampai kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang semestinya.
Keinginan Pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan berbasis agama seperti penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan Masjid yang dilakukan Pemda Kabupaten Agam seperti TKPK serta bantuan untuk perumahan orang miskin di Kota Bukittinggi melalui BAZDA kota Bukittinggi yang sudah dilakukan, memang kegiatan yang menyentuh ada lapisan bawah. Termasuk juga pemberian bantuan modal ekonomi untuk simiskin juga kegiatan yang mesti didukung bersama. Tapi tetap saja untuk melakukan program bangkit dari kemiskinan ini, semua pihak mesti sejalan dalam satu pola dan sudut pandang yang sama baik dari para ahli ekonomi, tokoh adat, orang miskin dan pemerintah serta berbagai pihak lainnya. Bahwa mengentaskan kemiskinan perlu sinergitas termasuk perguruan tinggi maupun pemerintah. Karena berbagai sudut pandang untuk melihat titik persoalan dibutuhkan darin berbagai pendekatan. Apakah agama, psikologi, ekonomi termasuk juga nilai-nilai adat. ***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Oleh: Adlan Sanur Th
Persoalan kemiskinan seringkali dijadikan sebagai kekuatan moral dan alat legitimasi bagi kaum mustad’afin yang tak mampu untuk bangkit dari ketertindasannya. Kadang kala si miskin menyerahkan dan menyalahkan sepenuhnya kepada Tuhan nasibnya menjadi miskin. Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial-budaya, marginalisasi dan eksploitasi dianggap hal sudah datang dari Allah. Hal ini bersandar pada rasionalisasi bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah menjadi taqdir Tuhan yang ditentukan sejak zaman Azali. Kemiskinan seseorang walaupun telah diusahakan kadang kala ditafsirkan sebagai intervensi Tuhan kepada manusia.
Memang pemahaman yang berlansung selama ini tentang teologi jabariyah telah membuat umat Islam menjadi stagnan dan tidak progresif, di mana akal dan kedaulatan manusia diletakkan dibawah teks dan kehendak Tuhan. Seolah-olah bahwa yang menjadikan seorang itu miskin adalah hak mutlak Tuhan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Seolah-olah manusia tidak bebas untuk menentukan pilihannya dalam hidup.
Kemiskinan memang telah menjadi issue yang sangat sering dibincangkan dan didiskusikan. Bahkan berbagai pihak termasuk pemerintah menititik beratkan programnya untuk meberantas kemiskinan tersebut. Tidak tanggung-tanggung di kota Bukittinggi sendiri Pemerintah Daerah sudah menaikkan anggaran untuk meningkatkan bantuan bagi masyarakat miskin perkotaan dengan berbagai kegiatan. BAZIS kota Bukittinggi juga mendapat suntikan dana untuk membantu pemberian modal bagi masyarakat miskin yang tersebar di berbagai kecamatan dari kelurahan yang ada di Bukittinggi.
Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Bukittinggi ini patut diapresiasi. Namun persoalannya kemudian sudah sampai mana penurunan angka garis kemiskinan yang terjadi baik dari segi kwalitas dan kwantitas orang miskin yang ada di kota Bukittinggi. Kondisi masyarakat yang tinggal dikota dimana semakin lama terpuruk dalam suasana kebodohan dan kemiskinan hendaknya tidak diperparah lagi dengan kegiatan yang berselubung kemiskinan tapi hanya seremonial belaka. Bahkan yang sangat merisaukan factor kemiskinan dijadikan modal untuk mencari kegiatan dengan melakukan pemberdayaan kemiskinan dengan berbagai pendekatan. Jangan-jangan yang ditakutkan APBD dianggarkan untuk orang miskin ternyata yang sampai kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang semestinya.
Keinginan Pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan berbasis agama seperti penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan Masjid yang dilakukan Pemda Kabupaten Agam seperti TKPK serta bantuan untuk perumahan orang miskin di Kota Bukittinggi melalui BAZDA kota Bukittinggi yang sudah dilakukan, memang kegiatan yang menyentuh ada lapisan bawah. Termasuk juga pemberian bantuan modal ekonomi untuk simiskin juga kegiatan yang mesti didukung bersama. Tapi tetap saja untuk melakukan program bangkit dari kemiskinan ini, semua pihak mesti sejalan dalam satu pola dan sudut pandang yang sama baik dari para ahli ekonomi, tokoh adat, orang miskin dan pemerintah serta berbagai pihak lainnya. Bahwa mengentaskan kemiskinan perlu sinergitas termasuk perguruan tinggi maupun pemerintah. Karena berbagai sudut pandang untuk melihat titik persoalan dibutuhkan darin berbagai pendekatan. Apakah agama, psikologi, ekonomi termasuk juga nilai-nilai adat. ***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Artikel Mahasiswa Bukittinggi
Kemana Mahasiswa Bukittinggi
Adlan Sanur Th
Mahasiswa sering dikatakan sebagai insan intelektual dan menyandang gelar agent of change, yang memiliki peran penting dalam upaya untuk membangun dan berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Sebagai insan intelektual, tentu mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk memikirkan kehidupan bangsanya. Mahasiswa seringkali dikatakan adalah orang yang maha siswa, orang intelektual, agen perubahan, control masyarakat dan sekian gelar fungsi yang diberikan kepadanya membuat mahasiswa punya posisi yang kuat.
Tidak kalah pentingnya mahasiswa adalah orang yang bergelut dengan akademisi dan buku. Selain itu mahasiswa adalah orang yang suka mengkritik sekaligus berdiskusi untuk memecahkan permasalahan baik berupa kebekuan pemikiran/ pemahaman juga sekaligus permasalahan social kemasyarakatan. Tidaklah asing bila mahasiswa kemudian terlibat berfikir dinamis, rasional dan menonjolkan pertimbangan intelektual dan win-win solution dalam menjawab permasalahan umat (baca masyarakat) termasuk di kota Bukittinggi sendiri.
Dalam banyak hal peran mahasiswa sebagai pemikir dan agen perubahan memang benar adanya. Sejarah mencatat mahasiswa Indonesia pernah menorehkan tinta emas perubahan bangsa. Angkatan ’66 berkontribusi sangat besar dalam menumbangkan rejim amoral pimpinan Soekarno. Sampai pada angin perubahan kembali dihembuskan oleh mahasiswa dengan mendorong lengsernya Soeharto dan menyusun agenda terhormat, reformasi setelah 32 tahun berkuasa. Semua ini menunjukkan bahwa mahasiswa punya peran yang kuat terhadap bangsa ini.
Tetapi apa yang terjadi mengutip apa yang diungkapkan Soe Hok Gie dalam kumpulan catatan hariannya, Catatan Seorang Demonstran. Mahasiswa berperan bak koboy yang tinggal di hutan, ada saatnya ia harus turun ke jalanan kota untuk menyelesaikan persoalan buntu. Setelah persoalan itu selesai maka koboy akan kembali menikmati kehidupannya di sela-sela pepohonan.Kalau dikaitkan dengan kondisi mahasiswa di Bukittinggi memang di satu sisi sudah mengalami kemajuan yang pesat. Banyak yang mantan mahasiswa mengisi posisi stategis.
Namun di inginkan gaung suara mahasiswa untuk tetap berkiprah dan eksis. Mahasiswa tampil di depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta sekaligus melakukan kritik sosial yang membangun. Sebagai masyarakat yang terbesar dikampus dan terbanyak, seorang mahasiswa tentunya akan peka dengan perkembangan dan pergerakan komunitas yang ada disekelilingnya baik ke dalam maupun ke luar dari kampusnya. Amatlah terasa ganjil bila ada mahasiswa yang berlagak yaitu 5D (datang, duduk, diam, dengar,dungu) bahkan tidak tahu bagaimana perkembangan. Orang semacam ini sering kali disebut oriented study. Tanpa pernah menikmati perannya sebagai mahasiswa. Masa menjadi mahasiswa adalah masa yang manis dan idealis.
Sudah tentu menjadi mahasiswa ideal tidaklah semudah membalik telapak tangan butuh kemauan dan keinginan yang kuat. Karena tidak semua cita-cita dapat dicapai dengan mudah. Apalagi ditambah dengan permasalahan yang segudang apakah masalah ekonomi, ingin masuk organisasi baik intra maupun ekstra dan lainnya yang membelit mahasiswa.
Tetapi semua itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak tidak beraktivitas. Menjadi aktivis hendaknya jadi pilihan setiap mahasiswa. Tentu aktivis dalam artian untuk memadukan antara ilmu yang di dapat di kampus dengan mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarkat. Banyak peran yang bisa diambil oleh mahasiswa Bukittinggi baik di dalam maupun di luar kampus. Buatlah kegiatan/program kerja yang berdaya guna untuk kemajuan mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Semoga gairah mahasiswa Bukittinggi untuk kembali aktif dan mengambil setiap peran di masyarakat akan terlihat. Semoga.***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Adlan Sanur Th
Mahasiswa sering dikatakan sebagai insan intelektual dan menyandang gelar agent of change, yang memiliki peran penting dalam upaya untuk membangun dan berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Sebagai insan intelektual, tentu mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk memikirkan kehidupan bangsanya. Mahasiswa seringkali dikatakan adalah orang yang maha siswa, orang intelektual, agen perubahan, control masyarakat dan sekian gelar fungsi yang diberikan kepadanya membuat mahasiswa punya posisi yang kuat.
Tidak kalah pentingnya mahasiswa adalah orang yang bergelut dengan akademisi dan buku. Selain itu mahasiswa adalah orang yang suka mengkritik sekaligus berdiskusi untuk memecahkan permasalahan baik berupa kebekuan pemikiran/ pemahaman juga sekaligus permasalahan social kemasyarakatan. Tidaklah asing bila mahasiswa kemudian terlibat berfikir dinamis, rasional dan menonjolkan pertimbangan intelektual dan win-win solution dalam menjawab permasalahan umat (baca masyarakat) termasuk di kota Bukittinggi sendiri.
Dalam banyak hal peran mahasiswa sebagai pemikir dan agen perubahan memang benar adanya. Sejarah mencatat mahasiswa Indonesia pernah menorehkan tinta emas perubahan bangsa. Angkatan ’66 berkontribusi sangat besar dalam menumbangkan rejim amoral pimpinan Soekarno. Sampai pada angin perubahan kembali dihembuskan oleh mahasiswa dengan mendorong lengsernya Soeharto dan menyusun agenda terhormat, reformasi setelah 32 tahun berkuasa. Semua ini menunjukkan bahwa mahasiswa punya peran yang kuat terhadap bangsa ini.
Tetapi apa yang terjadi mengutip apa yang diungkapkan Soe Hok Gie dalam kumpulan catatan hariannya, Catatan Seorang Demonstran. Mahasiswa berperan bak koboy yang tinggal di hutan, ada saatnya ia harus turun ke jalanan kota untuk menyelesaikan persoalan buntu. Setelah persoalan itu selesai maka koboy akan kembali menikmati kehidupannya di sela-sela pepohonan.Kalau dikaitkan dengan kondisi mahasiswa di Bukittinggi memang di satu sisi sudah mengalami kemajuan yang pesat. Banyak yang mantan mahasiswa mengisi posisi stategis.
Namun di inginkan gaung suara mahasiswa untuk tetap berkiprah dan eksis. Mahasiswa tampil di depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta sekaligus melakukan kritik sosial yang membangun. Sebagai masyarakat yang terbesar dikampus dan terbanyak, seorang mahasiswa tentunya akan peka dengan perkembangan dan pergerakan komunitas yang ada disekelilingnya baik ke dalam maupun ke luar dari kampusnya. Amatlah terasa ganjil bila ada mahasiswa yang berlagak yaitu 5D (datang, duduk, diam, dengar,dungu) bahkan tidak tahu bagaimana perkembangan. Orang semacam ini sering kali disebut oriented study. Tanpa pernah menikmati perannya sebagai mahasiswa. Masa menjadi mahasiswa adalah masa yang manis dan idealis.
Sudah tentu menjadi mahasiswa ideal tidaklah semudah membalik telapak tangan butuh kemauan dan keinginan yang kuat. Karena tidak semua cita-cita dapat dicapai dengan mudah. Apalagi ditambah dengan permasalahan yang segudang apakah masalah ekonomi, ingin masuk organisasi baik intra maupun ekstra dan lainnya yang membelit mahasiswa.
Tetapi semua itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak tidak beraktivitas. Menjadi aktivis hendaknya jadi pilihan setiap mahasiswa. Tentu aktivis dalam artian untuk memadukan antara ilmu yang di dapat di kampus dengan mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarkat. Banyak peran yang bisa diambil oleh mahasiswa Bukittinggi baik di dalam maupun di luar kampus. Buatlah kegiatan/program kerja yang berdaya guna untuk kemajuan mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Semoga gairah mahasiswa Bukittinggi untuk kembali aktif dan mengambil setiap peran di masyarakat akan terlihat. Semoga.***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Artikel Pemuda Bukittinggi
Kebangkitan Pemuda Bukittinggi
Oleh Adlan Sanur Th,M.Ag
Alek pemuda kota Bukittinggi yang tertuang dalam Musyawarah Daerah Komitena Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Bukittinggi sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan Musda yang dilaksanakan dengan mengusung tema membangkitkan semangat jiwa berorganisasi kepemudaan di kota Bukittinggi terasa sangat menggugah. disaat mana OKP yang ada dib Bukittinggi sudah banyak vakum serta telah malas dan jemu berorganisasi (baca berkegiatan).
Padahal berorganisasi merupakan suatu penjelajahan yang menggunjang, menjebol batas, menemui malam, memasuki sebuah gelora yang meransang dan terus menerus dikejutkan dengan gagasan kritis nan cerdas dari pelaku, peserta dan pelaksana organisasi. Berorganisasi juga menjadi ajang silaturrahim antar insan di saat orang sudah mulai hidup individualis dan hedonis pada masa modern ini.
Tetapi fenomena yang muncul kemudian adalah selain orang sudah bosan mengikuti suatu organisasi dalam makna kadang-kadang ada nilai kerugian, juga sekaligus berorganisasi hanya hadir sebagai konsep rutin yang seremonial tanpa melalui kegiatan yang nyata. Bahkan paradigma yang juga cendrung salah adalah dengan aktif berorganisasi hanyalah untuk menghabiskan dana. Serta berorganisasi hanyalah untuk melakukan agenda rutin semata tanpa pernah melakukan analisa akan fungsi dari ikutnya seseorang untuk memasuki organisasi itu sendiri.
Oleh karena itu kegiatan musda ini dipandang sangat strategis terutama dalam kaitannya dengan tiga hal; pertama, keharusan Pemuda untuk selalu istiqamah mengemban misinya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai sosial maupun sebagai gerakan nasional kebangsaan. Dengan melakukan kegiatan yang mendahulukan idealime. Kedua, kondisi actual dan masa depan Indonesia yang menantang partisisipasi aktif segenap komponen berbangsa dan bernegara. Antara lain: krisis ekonomi, transisi demokrasi yang penuh ketidakpastian, budaya bangsa yang kurang kondusif bagi terwujudnya dinamika, akhlak bangsa yang rapuh terhadap pelanggaran kemanusiaan dan konflik sosial. Ketiga, butuhnya pengurus yang mampu untuk mengakomidir situasi dan kondisi bangsa yang membutuhkan tangan-tangan dinamis pemuda untuk melakukan pembaharuan serta perubahan paradigma dan juga mampu memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga.
Memang mesti diakui bahwa Gerakan KNPI, baik di era pemerintahan Orba maupun sekarang, nyaris masih terjebak dalam model mendukung pemerintah. Akibatnya, langkah yang diambil KNPI tidak begitu populer di kalangan anak muda, terlebih para mahasiswa, apalagi Ornop (organisasi Non Pemerintah). Ketika ormas-ormas mahasiswa ramai-ramai turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil bagi rakyat, dalam berbagai kesempatan, KNPI seolah menutup mata melihat berbagai kebijakan pemerintah yang keliru.
Sumbangan minim KNPI bagi bangsa inilah yang seharusnya membuat kita gelisah. Padahal, KNPI sebagai induk organisasi terbesar di tanah air, bahkan memiliki struktur organisasi sampai tingkat kabupaten, idealnya mampu menjadi motor penggerak yang turut serta menentukan arah bangsa.
KNPI sebagai laboaratorium kader, belum mampu menyentuh persoalan-persoalan riil bangsa ini. Padahal, generasi muda kita saat ini bukan saja dijejali berbagai macam ideologi yang cenderung menyesatkan, tapi juga dihadapkan pada persoalan yang lebih global, seperti seks bebas, narkoba, dan kejahatan terorganisasi lainnya.Transformasi gerakan moral KNPI di masa mendatang adalah mewujudkan generasi muda yang ramah dan tanggap terhadap fenomena sosial dengan Iandasan akhlak mulia.
Semoga dengan adanya Musyawarah Daerah ini dan terpilihnya ketua yang baru era kebangkitan pemuda di kota Bukittinggi kembali menggeliat. Tentunya hal ini bias berjalan bila seluruh stakeholder yang ada di kota Bukittinggi punya niat dan tujuan yang sama.***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Oleh Adlan Sanur Th,M.Ag
Alek pemuda kota Bukittinggi yang tertuang dalam Musyawarah Daerah Komitena Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Bukittinggi sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan Musda yang dilaksanakan dengan mengusung tema membangkitkan semangat jiwa berorganisasi kepemudaan di kota Bukittinggi terasa sangat menggugah. disaat mana OKP yang ada dib Bukittinggi sudah banyak vakum serta telah malas dan jemu berorganisasi (baca berkegiatan).
Padahal berorganisasi merupakan suatu penjelajahan yang menggunjang, menjebol batas, menemui malam, memasuki sebuah gelora yang meransang dan terus menerus dikejutkan dengan gagasan kritis nan cerdas dari pelaku, peserta dan pelaksana organisasi. Berorganisasi juga menjadi ajang silaturrahim antar insan di saat orang sudah mulai hidup individualis dan hedonis pada masa modern ini.
Tetapi fenomena yang muncul kemudian adalah selain orang sudah bosan mengikuti suatu organisasi dalam makna kadang-kadang ada nilai kerugian, juga sekaligus berorganisasi hanya hadir sebagai konsep rutin yang seremonial tanpa melalui kegiatan yang nyata. Bahkan paradigma yang juga cendrung salah adalah dengan aktif berorganisasi hanyalah untuk menghabiskan dana. Serta berorganisasi hanyalah untuk melakukan agenda rutin semata tanpa pernah melakukan analisa akan fungsi dari ikutnya seseorang untuk memasuki organisasi itu sendiri.
Oleh karena itu kegiatan musda ini dipandang sangat strategis terutama dalam kaitannya dengan tiga hal; pertama, keharusan Pemuda untuk selalu istiqamah mengemban misinya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai sosial maupun sebagai gerakan nasional kebangsaan. Dengan melakukan kegiatan yang mendahulukan idealime. Kedua, kondisi actual dan masa depan Indonesia yang menantang partisisipasi aktif segenap komponen berbangsa dan bernegara. Antara lain: krisis ekonomi, transisi demokrasi yang penuh ketidakpastian, budaya bangsa yang kurang kondusif bagi terwujudnya dinamika, akhlak bangsa yang rapuh terhadap pelanggaran kemanusiaan dan konflik sosial. Ketiga, butuhnya pengurus yang mampu untuk mengakomidir situasi dan kondisi bangsa yang membutuhkan tangan-tangan dinamis pemuda untuk melakukan pembaharuan serta perubahan paradigma dan juga mampu memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga.
Memang mesti diakui bahwa Gerakan KNPI, baik di era pemerintahan Orba maupun sekarang, nyaris masih terjebak dalam model mendukung pemerintah. Akibatnya, langkah yang diambil KNPI tidak begitu populer di kalangan anak muda, terlebih para mahasiswa, apalagi Ornop (organisasi Non Pemerintah). Ketika ormas-ormas mahasiswa ramai-ramai turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil bagi rakyat, dalam berbagai kesempatan, KNPI seolah menutup mata melihat berbagai kebijakan pemerintah yang keliru.
Sumbangan minim KNPI bagi bangsa inilah yang seharusnya membuat kita gelisah. Padahal, KNPI sebagai induk organisasi terbesar di tanah air, bahkan memiliki struktur organisasi sampai tingkat kabupaten, idealnya mampu menjadi motor penggerak yang turut serta menentukan arah bangsa.
KNPI sebagai laboaratorium kader, belum mampu menyentuh persoalan-persoalan riil bangsa ini. Padahal, generasi muda kita saat ini bukan saja dijejali berbagai macam ideologi yang cenderung menyesatkan, tapi juga dihadapkan pada persoalan yang lebih global, seperti seks bebas, narkoba, dan kejahatan terorganisasi lainnya.Transformasi gerakan moral KNPI di masa mendatang adalah mewujudkan generasi muda yang ramah dan tanggap terhadap fenomena sosial dengan Iandasan akhlak mulia.
Semoga dengan adanya Musyawarah Daerah ini dan terpilihnya ketua yang baru era kebangkitan pemuda di kota Bukittinggi kembali menggeliat. Tentunya hal ini bias berjalan bila seluruh stakeholder yang ada di kota Bukittinggi punya niat dan tujuan yang sama.***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Artikel Humas
Humas dan Perguruan Tinggi
Adlan Sanur Th
Humas biasa disingkat dengan hubungan masyarakat dan dalam bahasa asingnya biasa disebut dengan PR (Public Relation). Hubungan masyarakat atau Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat atau lingkungan disekitarnya. Humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam mempromosikan sebuah organisasi atau institusi termasuk Perguruan Tinggi. Ibaratnya antara humas dan Perguruan Tinggi itu seperti mata uang yang saling membutuhkan satu sama lain dan menopang.
Berbicara mengenai Humas (PR), ianya adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Pada hakekatnya makna dari "hubungan masyarakat" (humas, kehumasan, public relations) adalah prilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik (to be a good neighbour and citizen). Sudah tentu humas menjadi garda terdepan dalam meramu dan meracik sebuah perguruan tinggi untuk bisa dinikmati dan diketahui oleh orang lain dan membuatnya tertarik untuk memasuki perguruan tinggi tersebut.
Pekerjaan utama baca inti dari PR sebenarnya adalah Human Relation (HR) yang bukan hanya sekedar hubungan antar manusia, tetapi lebih bersifat interaksi antara seseorang dengan orang lain, memperhatikan orang lain, bersikap ramah dan jujur. Sebagai contoh umpamanya jika setiap PRO (Public Relations Officer) mempunyai human relations yang baik yang mencerminkan sikap tersebut, dijamin akan membuat orang lain yang dihadapinya senang dan puas.
Dalam arti luas HR berarti komunikasi yang persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kepuasan kedua belah pihak. Dalam arti sempit penekanan HR pada situasi kerja atau dalam bidang organisasi (kelompok) bertujuan menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja, kerja sama yang produktif yang diwarnai dengan rasa bahagia dan puas hati. Tetapi paradigma yang tertanam di masyarakat selama ini adalah humas berkaitan dengan menjalin hubungan dengan media lain katakanlah dengan media massa.
Memang untuk menjadi seorang Human Relation bukanlah hal yang mudah perlu menguasai prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Latin tertulis "communication" yang berarti "berbagi" atau "menjadi milik bersama". Sedangkan dalam kamus "Webster's New Collegiate Dicationary" ed. 1977, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda dan tingkah laku". Bagi perguruan tinggi tentu kalau ingin maju mesti membangun jaringan (networking) dengan institusi lainnya.
Kota Bukittinggi terkenal dengan julukan kota pendidikan selain kota wisata dan perdagangan dengan berbagai Perguruan Tinggi yang tumbuh dan berkembang. Dalam situs kota Bukittinggi dilansir tentang jumlah perguruan tinggi yang ada di kota Bukittinggi. Setidaknya terdapat 14 Perguruan Tinggi yang tercatat di dinas Pendidikan baik negeri maupun swasta. Ini merupakan potensi yang besar bagi kota Bukittinggi. Pertanyaannya kemudian apakah perguruan tinggi di kota Bukittinggi sudah punya humas atau apapun namanya untuk mempromosikan perguruan tingginya? Jangan-jangan untuk mencari berita dari kuli tinta (wartawan) terhadap perguruan tinggipun terasa susah. Siapa yang akan ditemui, dan dimana data yang bisa diambil dari perguruan tinggi masih terasa sulit bagi media lain. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bagi semua perguruan tinggi yang ada di kota Bukittinggi.
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Adlan Sanur Th
Humas biasa disingkat dengan hubungan masyarakat dan dalam bahasa asingnya biasa disebut dengan PR (Public Relation). Hubungan masyarakat atau Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat atau lingkungan disekitarnya. Humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam mempromosikan sebuah organisasi atau institusi termasuk Perguruan Tinggi. Ibaratnya antara humas dan Perguruan Tinggi itu seperti mata uang yang saling membutuhkan satu sama lain dan menopang.
Berbicara mengenai Humas (PR), ianya adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Pada hakekatnya makna dari "hubungan masyarakat" (humas, kehumasan, public relations) adalah prilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik (to be a good neighbour and citizen). Sudah tentu humas menjadi garda terdepan dalam meramu dan meracik sebuah perguruan tinggi untuk bisa dinikmati dan diketahui oleh orang lain dan membuatnya tertarik untuk memasuki perguruan tinggi tersebut.
Pekerjaan utama baca inti dari PR sebenarnya adalah Human Relation (HR) yang bukan hanya sekedar hubungan antar manusia, tetapi lebih bersifat interaksi antara seseorang dengan orang lain, memperhatikan orang lain, bersikap ramah dan jujur. Sebagai contoh umpamanya jika setiap PRO (Public Relations Officer) mempunyai human relations yang baik yang mencerminkan sikap tersebut, dijamin akan membuat orang lain yang dihadapinya senang dan puas.
Dalam arti luas HR berarti komunikasi yang persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kepuasan kedua belah pihak. Dalam arti sempit penekanan HR pada situasi kerja atau dalam bidang organisasi (kelompok) bertujuan menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja, kerja sama yang produktif yang diwarnai dengan rasa bahagia dan puas hati. Tetapi paradigma yang tertanam di masyarakat selama ini adalah humas berkaitan dengan menjalin hubungan dengan media lain katakanlah dengan media massa.
Memang untuk menjadi seorang Human Relation bukanlah hal yang mudah perlu menguasai prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Latin tertulis "communication" yang berarti "berbagi" atau "menjadi milik bersama". Sedangkan dalam kamus "Webster's New Collegiate Dicationary" ed. 1977, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda dan tingkah laku". Bagi perguruan tinggi tentu kalau ingin maju mesti membangun jaringan (networking) dengan institusi lainnya.
Kota Bukittinggi terkenal dengan julukan kota pendidikan selain kota wisata dan perdagangan dengan berbagai Perguruan Tinggi yang tumbuh dan berkembang. Dalam situs kota Bukittinggi dilansir tentang jumlah perguruan tinggi yang ada di kota Bukittinggi. Setidaknya terdapat 14 Perguruan Tinggi yang tercatat di dinas Pendidikan baik negeri maupun swasta. Ini merupakan potensi yang besar bagi kota Bukittinggi. Pertanyaannya kemudian apakah perguruan tinggi di kota Bukittinggi sudah punya humas atau apapun namanya untuk mempromosikan perguruan tingginya? Jangan-jangan untuk mencari berita dari kuli tinta (wartawan) terhadap perguruan tinggipun terasa susah. Siapa yang akan ditemui, dan dimana data yang bisa diambil dari perguruan tinggi masih terasa sulit bagi media lain. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bagi semua perguruan tinggi yang ada di kota Bukittinggi.
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Artikel AIDS
HIV/Aids di Kota Bukittinggi
Adlan Sanur Th
Pertumbuhan dan perkembangan pengidap penyakit HIV/Aids di kota Bukittinggi cukup memprihatinkan dan mencengangkan. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa kota Bukittinggi jauh melampaui dari kota atau Kabupaten yang ada di Sumatera Barat dalah hal jumlah pengidap penyakit ini. Walaupun belum ada yang melakukan survey terhadap kota/Kabupaten mengenai jumlah dengan angka pasti tentang berapa jumlah pengidap penyakit ini serta keberadaannya sehingga akan berimplikasi pada posisi/rangking masing-masing Kota/Kabupaten. Sebab para penderita ini walaupun sudah punya komunitas atau kelompok yang peduli namun mereka tidak mau secara terbuka untuk menyebutkan jumlah apalagi identitas yang terjangkit penyakit ini. Tentunya hal ini hak mereka serta untuk menjaga factor psikologis dan adanya pertimbangan lain.
Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Subhan dalam Detak Jam Gadang tentang Mari Mewaspadai HIV/Aids memang cukup memiriskan dan memilukan serta patut untuk jadi bahan perhatian seluruh komponen masyarakat yang di kota Bukittinggi. Penyakit yang mematikan ini ternyata telah tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kota Bukittinggi bahkan telah beranak pinak, menjalar dan pindah dari satu generasi kegerasi lain tanpa terkecuali anak remaja yang masih menginjak bangku pendidikan di kota Bukittinggi yang katanya pendidikan berbasis aqidah.
Walaupun setiap tahun kegiatan untuk penangulangan HIV/Aids dan pemberantasan Narkoba di kota Bukittinggi selalu diperingati dan bahkan dananya dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Tapi pertanyaannya sudah sejauh mana kegiatan ini mampu untuk meminimalisir dan tindakan-tindakan preventif dilakukan oleh pemerintah beserta stakeholders yang ada di pemerintah dalam pencegahan penyebaran penyakit ini? Sudah adakah evaluasi kegiatan dilakukan setiap tahun untuk melihat kegiatan setiap tahun berikutnya dalam rangka untuk kegiatan yang berkesinambungan. Kalau sudah artinya ada kemajuan yang dilakukan. Sehingga setiap tahun akan ada titik focus penuntasan persoalan dan tidak berulang-ulang yang itu-itu saja. Seperti contoh biaya berobat yang mahal bagi pengidap penyakit ini apakah sudah ditingkatkan anggarannya setiap tahun atau tidak terkecuali termasuk fasilitas lainnya.
Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan bantuan konsultasi psikologis bagi pengidap penyakit ini apakah juga sudah pernah dilakukan sehingga mereka tidak merasa tersisih dari tengah-tengah masyarakat sekitarnya dan punya penghasilan tetap. Karena syukur-syukur mereka punya pekerjaan tetap kalau tidak ini juga akan menimbulkan persoalan baru. Sebab bisa saja mereka yang mengidap penyakit ini ada ditengah-tengah masyarakat bahkan ada di keluarga kita sendiri. Karena memang dengan adanya komunitas mereka akan memudahkan untuk menjangkau kepada temannya yang lain.
Seiring dengan derasnya pemberantasan narkoba di kota Bukittinggi sewajarnyalah sejalan dengan kewaspadaan untuk mencegah penyakit ini. Diperlukan sangat perhatian diberikan oleh berbagai pihak yang ada baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Segala komponen masyarakat dibawa untuk seia sekata bersama-sama. Kota Bukittinggi sebagai kota wisata, pendidikan dan perdagangan hendaknya tidak bertambah pula dengan kota kunjungan HIV/Aids atau bahkan kota wisata HIV/Aids. Kota Bukittinggi yang selalu mendapat nomor wahid dalam bidang pendidikan di Sumatera Barat juga para pendidik/pihak sekolah untuk mengingatkan para peserta didiknya untuk membatasi diri dari pergaulan bebas dan narkoba. Kalau semua pihak sudah berpartisipasi aktif mudah-mudahan pencegahannya akan mudah dan para pengidapnya akan berkurang. Semoga.***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Adlan Sanur Th
Pertumbuhan dan perkembangan pengidap penyakit HIV/Aids di kota Bukittinggi cukup memprihatinkan dan mencengangkan. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa kota Bukittinggi jauh melampaui dari kota atau Kabupaten yang ada di Sumatera Barat dalah hal jumlah pengidap penyakit ini. Walaupun belum ada yang melakukan survey terhadap kota/Kabupaten mengenai jumlah dengan angka pasti tentang berapa jumlah pengidap penyakit ini serta keberadaannya sehingga akan berimplikasi pada posisi/rangking masing-masing Kota/Kabupaten. Sebab para penderita ini walaupun sudah punya komunitas atau kelompok yang peduli namun mereka tidak mau secara terbuka untuk menyebutkan jumlah apalagi identitas yang terjangkit penyakit ini. Tentunya hal ini hak mereka serta untuk menjaga factor psikologis dan adanya pertimbangan lain.
Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Subhan dalam Detak Jam Gadang tentang Mari Mewaspadai HIV/Aids memang cukup memiriskan dan memilukan serta patut untuk jadi bahan perhatian seluruh komponen masyarakat yang di kota Bukittinggi. Penyakit yang mematikan ini ternyata telah tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kota Bukittinggi bahkan telah beranak pinak, menjalar dan pindah dari satu generasi kegerasi lain tanpa terkecuali anak remaja yang masih menginjak bangku pendidikan di kota Bukittinggi yang katanya pendidikan berbasis aqidah.
Walaupun setiap tahun kegiatan untuk penangulangan HIV/Aids dan pemberantasan Narkoba di kota Bukittinggi selalu diperingati dan bahkan dananya dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Tapi pertanyaannya sudah sejauh mana kegiatan ini mampu untuk meminimalisir dan tindakan-tindakan preventif dilakukan oleh pemerintah beserta stakeholders yang ada di pemerintah dalam pencegahan penyebaran penyakit ini? Sudah adakah evaluasi kegiatan dilakukan setiap tahun untuk melihat kegiatan setiap tahun berikutnya dalam rangka untuk kegiatan yang berkesinambungan. Kalau sudah artinya ada kemajuan yang dilakukan. Sehingga setiap tahun akan ada titik focus penuntasan persoalan dan tidak berulang-ulang yang itu-itu saja. Seperti contoh biaya berobat yang mahal bagi pengidap penyakit ini apakah sudah ditingkatkan anggarannya setiap tahun atau tidak terkecuali termasuk fasilitas lainnya.
Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan bantuan konsultasi psikologis bagi pengidap penyakit ini apakah juga sudah pernah dilakukan sehingga mereka tidak merasa tersisih dari tengah-tengah masyarakat sekitarnya dan punya penghasilan tetap. Karena syukur-syukur mereka punya pekerjaan tetap kalau tidak ini juga akan menimbulkan persoalan baru. Sebab bisa saja mereka yang mengidap penyakit ini ada ditengah-tengah masyarakat bahkan ada di keluarga kita sendiri. Karena memang dengan adanya komunitas mereka akan memudahkan untuk menjangkau kepada temannya yang lain.
Seiring dengan derasnya pemberantasan narkoba di kota Bukittinggi sewajarnyalah sejalan dengan kewaspadaan untuk mencegah penyakit ini. Diperlukan sangat perhatian diberikan oleh berbagai pihak yang ada baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Segala komponen masyarakat dibawa untuk seia sekata bersama-sama. Kota Bukittinggi sebagai kota wisata, pendidikan dan perdagangan hendaknya tidak bertambah pula dengan kota kunjungan HIV/Aids atau bahkan kota wisata HIV/Aids. Kota Bukittinggi yang selalu mendapat nomor wahid dalam bidang pendidikan di Sumatera Barat juga para pendidik/pihak sekolah untuk mengingatkan para peserta didiknya untuk membatasi diri dari pergaulan bebas dan narkoba. Kalau semua pihak sudah berpartisipasi aktif mudah-mudahan pencegahannya akan mudah dan para pengidapnya akan berkurang. Semoga.***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Artikel Tim Seleksi KPU
Hati-hati Tim Seleksi KPU
Adlan Sanur
Greget pemilihan Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk Kota/Kabupaten sudah hampir rampung tinggal menunggu SK saja lagi. Hampir semua kota/kabupaten yang ada di propinsi Sumatera Barat telah melewati masa demam pengiriman bahan-bahan untuk menjadi Tim seleksi KPU kecuali kota Padang Panjang, Padang, Pariaman dan Sawahlunto yang Pilkadanya sudah dekat jadi KPU yang lama diperpanjang masa kerjanya. Namun ada wacana untuk tetap membentuk Tim Seleksi pada empat kota yang akan mengadakan Pilkada tersebut.
Tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk menseleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi, professional dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sesuai dengan amanat Undang-undang no.22 tahun 2007 bahwa keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari satu orang anggota yang diajukan oleh bupati/walikota, dua orang anggota yang diajukan oleh DPRD kabupaten/kota, dan dua orang anggota yang diajukan oleh KPU Propinsi.
Sesudah terbentuknya Tim Seleksi akan dilanjutkan pada proses untuk pemilihan calon Anggota KPU, dimana Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupate/Kota hasil seleksi kepada KPU Propinsi. Tentu juga akan terjadi demam untuk menjadi anggota KPU di Kabupaten/Kota. Demam ini paling tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota KPU.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak Tim Seleksi untuk bisa lolos menuju kursi anggota KPU. Memang tidak bisa ditepis bahwa Tim Seleksi ini tidak bisa lepas dari muatan-muatan politis karena memang mereka akan memilih KPU yang jadi wasit dalam proses pemilihan orang-orang politik baca partai politik. Memang fungsi dan tugas Tim Seleksi ini telah diatur oleh Undang-undang dimana, Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta tim dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
Setidaknya harapan memang tertumpang banyak pada Tim Seleksi untuk selalu independen dan objektif. Sebab perbaikan bangsa dan demokratisasi dimulai dari hal ini. Para anggota Tim Seleksi yang ditunjuk mestilah mencitrakan diri sebagai manusia pilihan(insan kamil) dalam rangka melakukan perubahan dan mengawal demokrasi di negara ini. Sebagai contoh masuknya unsur kalangan akademisi setidaknya akan menjaga otonomi dari Tim Seleksi, sebab paradigma yang tertanam selama ini di tengah-tengah masyarakat memang kalangan akademisi masih dianggap independen (yang punya moral) dan bisa otonomi untuk tidak terjebak pada suasana politik dan lobbi yang ada. Tapi permasalahannya kemudian apakah masuknya kalangan akademisi ini tidak menjadikan mereka untuk terjebak pada politik praktis? Setidaknya orang mengatakan bahwa dunia kampus adalah dunia idealis dan dunia untuk mengatakan yang haq (benar).
Memang disadari atau tidak jebakan politik selalu saja bermain pada tataran apapun untuk mendapatkan sesuatu. Siapapun tentu akan selalu menyiapkan amunisi politik untuk meraih harapan. Logistik politik dan kapasitas individu memang kadang-kadang sejalan untuk meraih peluang ini. Loby dan money politik kadang-kadang sudah menjadi barang halal untuk mendapatkan sesuatu baca jabatan.
Semua bisa saja bermain dan jadi pemain tetapi sekali lagi bahwa anggota Tim Seleksi merupakan orang-orang terbaik dari yang baik di kabupaten/kota. Semoga iming-iming dan janji-janji muluk tidak membuat terlena para Tim Seleksi dan tetap mendahulukan aturan main sehingga tidak mencederai proses demorasi yang telah dibangun. Logika sehat tetap didahulukan untuk menentukan siapa yang patut menjadi anggota KPU Kabupaten/kota. Selamat duduk jadi Tim Seleksi dan ekstra hati-hati, moga-moga dapat memilih anggota KPU yang lebih baik untuk pemilihan 2009 ini.
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Adlan Sanur
Greget pemilihan Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk Kota/Kabupaten sudah hampir rampung tinggal menunggu SK saja lagi. Hampir semua kota/kabupaten yang ada di propinsi Sumatera Barat telah melewati masa demam pengiriman bahan-bahan untuk menjadi Tim seleksi KPU kecuali kota Padang Panjang, Padang, Pariaman dan Sawahlunto yang Pilkadanya sudah dekat jadi KPU yang lama diperpanjang masa kerjanya. Namun ada wacana untuk tetap membentuk Tim Seleksi pada empat kota yang akan mengadakan Pilkada tersebut.
Tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk menseleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi, professional dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sesuai dengan amanat Undang-undang no.22 tahun 2007 bahwa keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari satu orang anggota yang diajukan oleh bupati/walikota, dua orang anggota yang diajukan oleh DPRD kabupaten/kota, dan dua orang anggota yang diajukan oleh KPU Propinsi.
Sesudah terbentuknya Tim Seleksi akan dilanjutkan pada proses untuk pemilihan calon Anggota KPU, dimana Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupate/Kota hasil seleksi kepada KPU Propinsi. Tentu juga akan terjadi demam untuk menjadi anggota KPU di Kabupaten/Kota. Demam ini paling tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota KPU.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak Tim Seleksi untuk bisa lolos menuju kursi anggota KPU. Memang tidak bisa ditepis bahwa Tim Seleksi ini tidak bisa lepas dari muatan-muatan politis karena memang mereka akan memilih KPU yang jadi wasit dalam proses pemilihan orang-orang politik baca partai politik. Memang fungsi dan tugas Tim Seleksi ini telah diatur oleh Undang-undang dimana, Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta tim dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
Setidaknya harapan memang tertumpang banyak pada Tim Seleksi untuk selalu independen dan objektif. Sebab perbaikan bangsa dan demokratisasi dimulai dari hal ini. Para anggota Tim Seleksi yang ditunjuk mestilah mencitrakan diri sebagai manusia pilihan(insan kamil) dalam rangka melakukan perubahan dan mengawal demokrasi di negara ini. Sebagai contoh masuknya unsur kalangan akademisi setidaknya akan menjaga otonomi dari Tim Seleksi, sebab paradigma yang tertanam selama ini di tengah-tengah masyarakat memang kalangan akademisi masih dianggap independen (yang punya moral) dan bisa otonomi untuk tidak terjebak pada suasana politik dan lobbi yang ada. Tapi permasalahannya kemudian apakah masuknya kalangan akademisi ini tidak menjadikan mereka untuk terjebak pada politik praktis? Setidaknya orang mengatakan bahwa dunia kampus adalah dunia idealis dan dunia untuk mengatakan yang haq (benar).
Memang disadari atau tidak jebakan politik selalu saja bermain pada tataran apapun untuk mendapatkan sesuatu. Siapapun tentu akan selalu menyiapkan amunisi politik untuk meraih harapan. Logistik politik dan kapasitas individu memang kadang-kadang sejalan untuk meraih peluang ini. Loby dan money politik kadang-kadang sudah menjadi barang halal untuk mendapatkan sesuatu baca jabatan.
Semua bisa saja bermain dan jadi pemain tetapi sekali lagi bahwa anggota Tim Seleksi merupakan orang-orang terbaik dari yang baik di kabupaten/kota. Semoga iming-iming dan janji-janji muluk tidak membuat terlena para Tim Seleksi dan tetap mendahulukan aturan main sehingga tidak mencederai proses demorasi yang telah dibangun. Logika sehat tetap didahulukan untuk menentukan siapa yang patut menjadi anggota KPU Kabupaten/kota. Selamat duduk jadi Tim Seleksi dan ekstra hati-hati, moga-moga dapat memilih anggota KPU yang lebih baik untuk pemilihan 2009 ini.
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Langganan:
Postingan (Atom)