Kemiskinan di kota Bukittinggi
Oleh: Adlan Sanur Th
Persoalan kemiskinan seringkali dijadikan sebagai kekuatan moral dan alat legitimasi bagi kaum mustad’afin yang tak mampu untuk bangkit dari ketertindasannya. Kadang kala si miskin menyerahkan dan menyalahkan sepenuhnya kepada Tuhan nasibnya menjadi miskin. Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial-budaya, marginalisasi dan eksploitasi dianggap hal sudah datang dari Allah. Hal ini bersandar pada rasionalisasi bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah menjadi taqdir Tuhan yang ditentukan sejak zaman Azali. Kemiskinan seseorang walaupun telah diusahakan kadang kala ditafsirkan sebagai intervensi Tuhan kepada manusia.
Memang pemahaman yang berlansung selama ini tentang teologi jabariyah telah membuat umat Islam menjadi stagnan dan tidak progresif, di mana akal dan kedaulatan manusia diletakkan dibawah teks dan kehendak Tuhan. Seolah-olah bahwa yang menjadikan seorang itu miskin adalah hak mutlak Tuhan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Seolah-olah manusia tidak bebas untuk menentukan pilihannya dalam hidup.
Kemiskinan memang telah menjadi issue yang sangat sering dibincangkan dan didiskusikan. Bahkan berbagai pihak termasuk pemerintah menititik beratkan programnya untuk meberantas kemiskinan tersebut. Tidak tanggung-tanggung di kota Bukittinggi sendiri Pemerintah Daerah sudah menaikkan anggaran untuk meningkatkan bantuan bagi masyarakat miskin perkotaan dengan berbagai kegiatan. BAZIS kota Bukittinggi juga mendapat suntikan dana untuk membantu pemberian modal bagi masyarakat miskin yang tersebar di berbagai kecamatan dari kelurahan yang ada di Bukittinggi.
Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Bukittinggi ini patut diapresiasi. Namun persoalannya kemudian sudah sampai mana penurunan angka garis kemiskinan yang terjadi baik dari segi kwalitas dan kwantitas orang miskin yang ada di kota Bukittinggi. Kondisi masyarakat yang tinggal dikota dimana semakin lama terpuruk dalam suasana kebodohan dan kemiskinan hendaknya tidak diperparah lagi dengan kegiatan yang berselubung kemiskinan tapi hanya seremonial belaka. Bahkan yang sangat merisaukan factor kemiskinan dijadikan modal untuk mencari kegiatan dengan melakukan pemberdayaan kemiskinan dengan berbagai pendekatan. Jangan-jangan yang ditakutkan APBD dianggarkan untuk orang miskin ternyata yang sampai kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang semestinya.
Keinginan Pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan berbasis agama seperti penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan Masjid yang dilakukan Pemda Kabupaten Agam seperti TKPK serta bantuan untuk perumahan orang miskin di Kota Bukittinggi melalui BAZDA kota Bukittinggi yang sudah dilakukan, memang kegiatan yang menyentuh ada lapisan bawah. Termasuk juga pemberian bantuan modal ekonomi untuk simiskin juga kegiatan yang mesti didukung bersama. Tapi tetap saja untuk melakukan program bangkit dari kemiskinan ini, semua pihak mesti sejalan dalam satu pola dan sudut pandang yang sama baik dari para ahli ekonomi, tokoh adat, orang miskin dan pemerintah serta berbagai pihak lainnya. Bahwa mengentaskan kemiskinan perlu sinergitas termasuk perguruan tinggi maupun pemerintah. Karena berbagai sudut pandang untuk melihat titik persoalan dibutuhkan darin berbagai pendekatan. Apakah agama, psikologi, ekonomi termasuk juga nilai-nilai adat. ***
Tulisan ini Sudah Pernah di Muat di Harian Haluan Sumatera Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar