Opini Kemiskinan

Indonesia Miskin, Kaya atau Makmur
Adlan Sanur Th, M.Ag
(Dosen dan Staf P3M STAIN Bukittinggi)
Jumlah yang miskin di negeri ini tetap saja jalan di tempat. Berbagai program yang dilakukan seolah-olah tidak berdaya untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Salah satu solusi alternatif yang juga telah ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan dalam hal ini pemberdayaan masyarakat miskin. Walaupun diketahui bahwa program pemberdayaan telah lama dicetuskan dan bahkan saat ini bisa saja sedang dilakukan.
Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada si miskin untuk mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu upaya untuk mempercepat proses perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat miskin ini adalah dengan melakukan pendampingan. Pendampingan sebagai suatu konsep berkembang dengan adanya kesadaran baru bahwa masyarakat miskin bukanlah pihak yang tidak tahu dengan miskinnya dan tidak mau bangkit dari kemiskinannya sebaliknya dipahami bahwa masyarakat miskin adalah pihak yang mau untuk berusaha dan mempunyai potensi besar untuk bangkit kembali.
Secara teoritis bahwa pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat miskin tersebut dalam rangka untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.
Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang untuk melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya. Inti dari kegiatan pemberdayaan adalah motivasi untuk memahami kondisi dan situasi kerja sehari-hari serta menumbuhkan kemampuan dan keberanian mereka untuk bersikap kritis terhadap kondisi yang mereka hadapi, sehingga kuncinya adalah membangun partisipasi.
Persoalan mengatasi kemiskinan bukanlah persoalan yang mudah. Sebab sangat dibutuhkan akar persoalan yang sedang dihadapi si miskin tersebut dan untuk keluar dari kemiskinannya. Sehingga akhirnya yang bersangkutan untuk bisa kembali mandiri dan hidup sederhana kalau tidak bisa dikatakan sejahtera secara berkelanjutan.
Kalau berkaca ke masa lalu Program pemberdayaan masyarakat, biasanya dibuat di tingkat Pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten (top down). Masyarakat miskin tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan dan menganggap masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan masyarakat dianggap orang bodoh dan seringkali memang orang miskin ini dianggap orang tidak tahu sedikitpun. Bahkan dalam pandangan pemerintah masyarakat miskin ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar mereka yang hanya siap untuk menadahkan tangan dan meminta-minta saja.
Akibatnya adalah program yang dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan dari atas ke hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan kurang memberi manfaat kepada masyaraka miskin. Bantuan yang diberikan lebih banyak menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya, karena bantuan tersebut kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas yang diinginkan masyarakat. Lihatlah sebagai contoh BLT yang telah diberikan kepada masyarakat miskin apakah sudah menolong masyarakat atau hanya untuk membuat masyarakat miskin terlena. Lebih-lebih bantuan yang diberikan kepada masyarakat lebih bersifat politis.
Semestinya program pemberdayaan masyarakat miskin saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkannya. Sebab merekalah yang lebih tahu dengan kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang dihadapi.
Hendaknya pemerintah sudah saatnya berfikir untuk lebih banyak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat ketimbang memberikan dana-dana atau bantuan. Bukan malah memperdayai masyarakat. Namun yang juga sangat perlu diperhatikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin janganlah dijadikan lahan proyek dan dikorupsi. Semoga saja tidak demikian.***
Tulisan sudah Pernah di Muat di Harian Singgalang